Hukum

Kemenkumham Cari Formulasi Atasi Over Kapasitas Tahanan

DR Berita
drberita/ilustrasi
Over kapasitas tanahan di rutan dan lapas.
DINAMIKARAKYAT - Penghuni lapas dan rutan di Sumatera Utara, kini sudah mencapai 29.446 Narapidana. Angka tersebut menunjukan overkapasitas dengan daya tampung hanya 10.732 orang.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut Hermawan Yunianto mengatakan kondisi overkapasitas rutan dan lapas mencapai 286 persen.

"Ya, memang seperti itu kondisinya saat ini," ungkap Hermawan kepada wartawan, Selasa 28 November 2017.

Menurut Hermawan, saat ini Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI sedang memikiran formulasi untuk mengatasi over kapasitas di 33 UPT Lapas dan Rutan tersebut. Formulasi untuk tidak mengategorikan semua pelaku tindak pidana dimasukkan ke dalam penjara.

Bisa saja salah satu aturan yang baru nantinya menekankan untuk tidak memenjarakan pelaku yang melakukan tindak pidana.

"Ada satu kebijakan pemidanaan yang namanya restorative justice yaitu suatu proses penyelesaian pidana di mana para pelanggar hukum tidak harus masuk penjara. Contohnya, pelanggaran pidana ringan seperti pengguna narkoba, idealnya itu direhabilitasi bukan masuk rutan atau lapas. Kalau masuk penjara, ada faktor-faktor yang sangat buruk di dalam penjara. Faktor yang mempengaruhi seseorang bukan menjadi baik malah jadi jahat. Harus diterapkan secara selektif, penjara itu tidak bukan untuk setiap pelanggar hukum. Itu lah yang menyebabkan lapas dan rutan over kapasitas," kata Hermawan.

Akan tetapi untuk menerapkan pengguna narkoba direhabilitasi tidak mendapat dukungan dari para penegak hukum. Seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) seorang pengguna narkoba dengan kata menguasai. Padahal kata menguasai itu bermaksud untuk dikonsumsi.

"Memang ada anggapan para penegak hukum, sebelum dia menggunakan dan menguasai. Kata menguasai ini yang dipersoalkan, bukan menggunakannya, bukan memakainya tapi menguasainya. Sebelum dipakai kan menguasai, nah itu lah yang membuat dia masuk penjara. Padahal kan menguasai untuk dipakai sendiri. Hukum itu penafsirannya macam-macam," tukasnya.

Selain itu, solusi mengatasi over kapasitas lainnya adalah pemberian hak bagi wargabinaan seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Remisi. Namun solusi yang paling utama adalah pembangunan lapas dab rutan baru. Sayangnya pembangunan lapas dan rutan belum bisa terealisasi karena kebijakan pusat belum ada mengarah.

"Sejauh ini kita sudah membangun kamar hunian tambahan di lapas yang ada. Di 2016, pembangunan kamar tambahan dibangun di Lapas Tanjung Gusta Medan. Lalu di Labuhan Ruku dan lainnya. Namun untuk pembangunan lapas baru, belum ada petunjuk," jelasnya.

Disinggung soal jatah makanan bagi wargabinaan meskipun sudah sesuai dengan kapasitas, namun juru masak diwajibkan memberi makanan bagi wargabinaan lainnya.

"Bila anggarannya kurang akan dibayar pada tahun anggaran berikutnya," ucapn Hermawan sembari mengatakan terkait pegawai yang kurang, pihaknya menjalin kerjasama dengan Polri dan TNI. (art/drc)

Editor: admin