Hukum

Ingat Jaksa Nakal, Pejabat Pemko Medan 'Ngopi Bareng' Kajati Sumut

DR Berita
istimewa
Jajaran Kejatisu dan Pemko Medan
DRberita | Kajati Sumut Amir Yanto mengingatkan jajarannya untuk bekerja melayani dan professional demi tegaknya supremasi hikum. Amir mengajak Pemko Medan untuk berkerja sama menegakkan hukum khususnya dalam pelayanan birokrasi.

"Kalau ada jaksa yang nakal dengan menakut-nakuti dan bertindak di luar hukum, tolong lapor saya. Ini demi mewujudkan pelayanan yang bersih, baik dan cepat," kata Amir Yanto dalam acara 'Ngopi Bareng' yang dibuat Pemko Medan, kemarin.

Amir juga mengimbau pejabat Pemko Medan, terkhusus camat dan lurah agar tidak perlu takut dalam berkerja sepanjang menjauhi korupsi. "Yang penting kuasai tupoksi, jika ragu segera konsultasi dengan ahlinya. Kemudian lakukan monitoring ketat dan pertanggungjawaban formil harus tepat," pesan Amir.

Amir mengucapkan terima kasih atas digelarnya 'Ngopi Bareng' ini. Ketika menjabat Kajati Bali, Amir mengatakan sering ngopi bareng bersama pejabat Pemprov Bali, serta pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota.

Melalui ngopi bareng itu hubungan antara pemerintah dengan pihak kejaksaan berlangsung dengan baik dan harmonis. "Untuk itu saya berharap agar acara ngopi bersama ini dapat rutin dilakukan setiap bulannya," kata Amir.

Amir mengaku sengaja membawa seluruh pejabat Kejati Sumut, Kejari Medan serta Kejari Belawan agar hubungan dengan jajaran Pemko Medan dapat berlangsung dengan baik.

"Kami membuka diri untuk berkonsultasi hukum bagi pejabat Pemko Medan, yang ragu-ragu dalam mengambil keputusan karena takut bersentuhan dengan hukum. Kami siap memberikan pendampingan hukum," kata Amir.

Kejaksaan dapat memberikan pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dengan memggunakan jaksa sebagai pengacara negara. Dalam memberikan pendampingan hukum tidak ada pemberian biaya, kecuali biaya resmi seperti pendaftaran persidangan maupun fee setelah memenangkan perkara.

"Kita juga dapat memberikan bantuan hukum jika ada aset pemerintah daerah yang dikuasai pihak ketiga. Sebab, ini merupakan salah satu program prioritas Kejaksaan Agung," ungkap Amir. (art/drc)


Editor: Bornok

Sumber: Pers Rilis