Ekonomi

Relawan Pertanyakan Urgensi Dibukanya Kembali Ekspor Batubara

DR Berita
Poto: Istimewa

Eskpor batubara

DRberita.com | Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) membatalkan keputusan pemerintah yang melarang Ekspor batubara. Keputusan itu diambil setelah melakukan rapat maraton dengan beberapa pihak, ekspor batubara kembali dibuka secara bertahap mulai Rabu 12 Januari 2022.


Direktur Rumah Inspirasi Indonesia Rinno Hadinata juga Relawan Peraksi Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin 2019-2024 mempertanyakan urgensi dibukanya kembali ekspor batubara itu sejauh mana.

BACA JUGA:
Hadir Pengukuhan Profesor Kehormatan Dokter Terawan, AHY Nostalgia di Kampus Unhan

"Bagaimana mekanisme dibukanya kembali ekspor batubara apakah sudah ada pembahasan lanjutan pada 7 Fraksi DPR RI yang pada waktu itu mendukung Jokowi dalam larangan ekspor yaitu Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Jangan sampai pasokan atau suplai batubara terindikasi dikendalikan oleh kartel," ungkap Rinno Hadinata, dalam keterangan tertulis, Kamis 13 Januari 2022.


Menurutnya, Pemerintahan Jokowi harus lebih memperhatikan harga dan kebutuhan batubara di dalam negeri, dan tidak terpengaruh dengan harga ekspor yang tinggi atau beberapa faktor lainnya.


"Pemerintahan Jokowi harus mampu melihat dengan jelas bagaimana kinerja menterinya dengan baik, bukan hanya terfokus bagaimana investasi asing masuk ke Indonesia, tetapi memikirkan juga iklim investasi dalam negeri, dunia usaha tambang batubara. Lebih baik lakukan reshuffle atas kinerja menteri yang tidak efektif dan tidak sejalan serta melangkahi keputusan Presiden Jokowi dalam pelarangan ekspor batubara," sebutnya.

BACA JUGA:
KPK: Kritik dan Optimisme Publik Dalam Pemberantasan Korupsi

"Jokowi adalah kepala negara, Presiden Indonesia yang memiliki kewibawaan dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Relawan Peraksi mendukung penuh kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin sampai akhir periode 2019-2024 dengan baik dan bersih," sambung Rinno.

Rinno memastikan eksistensi relawan memiliki kontrol sosial terhadap kebijakan strategis nasional yang diambil. "Relawan Peraksi adalah mata dan telinga pemerintah yang sah dan konstitusional," tutur pria berdarah Jawa Ternate ini.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin