Ekonomi

PT. SRA 14 Bulan Belum Bayar Pesangan Karyawan Korban PHK

DR Berita
Foto: Istimewa

PT. SRA

DRberita.com | Sudah 14 bulan PT. SRA melum membayar pesangon karyawan korban PHK sepihak. Para karyawan korban itu pun sangat kecewa.


Sungguh arogan PT Sri Rahayu Agung (SRA) ini, karena dengan semena-mena melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan sepihak, tanpa memberikan pesangon sepeserpun.


PT SRA yang berlokasi di Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut sangat banyak menyimpan permasalahan karyawan yang belum menerima hak setelah dikeluarkan atau dipecat sepihak.


BACA JUGA :Klarifikasi Berita KPK: Permintaan Berita Acara Ekspose Perkara Tanjungbalai


Ada yang sebagian dari karyawan dipecat menggunakan surat dan ada juga yang hanya disampaikan secara lisan.



Seperti tertawa dan tersenyum di atas penderitaan karyawan/pekerja, PT SRA dalam menindas hak pekerja yang tidak diberikan pesangonnya. Seolah hukum dapat dibeli dan undang-undang tenaga kerja No. 13 tahun 2003 dapat dikangkangi seperti membalikan telapak tangan.


Dari berbagai sumber yang dihimpun, bahwa pemecatan juga dilakukan tanpa ada kesalahan. Salah seorang mantan karyawan WF, Senin 24 Mei 2021, mengatakan sampai sekarang pesangan pekerja yang dipecat tidak diberikan, ada yang 2 tahun ada juga yang 15 bulan. Semuanya masa kerja berpariasi.


BACA JUGA:Tarik Tunai dan Cek Saldo di Bank Sumut Gratis


"Kami sebagai pekerja sangat kecewa atas tindakan sepihak atas pemecatan ini," sebutnya.



Sama juga disampaikan mantan pekerja PT SRA yang juga mantan Ketua FSP PP SPSI Kebun Kotarih Marsudi, sudah berjalan 14 bulan pesangon karyawan korban PHK sepihak belum juga dibayar oleh PT SRA, padahal itu adalah hak normatif mereka.


Menurutnya, sejak awal PT SRA sudah menunjukkan etikat tidak baik yakni mengeluarkan karyawannya tanpa ada kesalahan.


"Kalau salah, kasih surat teguran, melakukan kesalahan lagi kasih surat peringatan sampai pemecatan. Dan yang menjadi permasalahan bagi kami karyawan/pekerja kesalahan tidak tahu apa langsung main pecat. Hebatnya lagi begitu kuatnya hukum di NKRI ini semua dikangkangi PT SRA," katanya.



Marsudi menambahkan, Ester Susiana yang duduk manis di balik mejanya harus bertanggung jawab atas terjadinya hal ini. Melalui RB Damanik yang pernah menjadi Estate Manager, Pranjhit dan Seniton Pardede juga harus bertanggung jawab atas pemecatan sepihak ini.


BACA JUGA :Inpres BPJS Ketenagakerjaan Jalan di Tempat


Semua pihak sudah memediasi tentang hal ini, dari Kapolres, Ketua DPRD Sergai bahkan dinas terkait ketenaga kerjaan Kabupaten Sergai. Namun hanya isapan jempol saja. "Bagi saya PT SRA yang miliki Hansen melalui "tangan-tangan" suruhannya bisa membeli dan menutup mata hukum yang berlaku di NKRI ini," cetusnya.


Undang-undang tenaga kerja No. 13 tahun 2003 masih dapat ditutup dengan pengusaha-pengusaha nakal agar diam seolah tak melihat kejadian dan terjadinya permasalahan pesangon yang sudah 14 bulan bahkan lebih, tidak dibayarkan oleh PT Sri Rahayu Agung milik Hansen.


Penulis: DR Berita

Editor: admin

Sumber: Rilis