Ekonomi

Pemko Medan Genjot APBD Dengan Bongkar Plank Reklame

DR Berita

Satpol PP Pemko Medan bongkar plank reklame di Jalan Merak Jingga.

DRberita.com | Untuk menggenjot target APBD Kota Medan dari sektor pajak reklame, BP2RD dan Satpol PP melakukan penertiban plank reklame yang pajaknya hingga saat ini belum dibayar.


Kabid Parkir, Reklame, PPJ, ABT, SBW dan Retribusi, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan Sutan Patahi mengatakan kegiatan kali ini dilakukan untuk menertibkan dan menindak para pemilik plank reklame yang belum membayar pajak dan menganggu badan jalan, di seputaran Jalan Merak Jingga, Selasa 16 Novomber 2021.

"Terkhusus target pajak di tahun 2021, sekitar Rp 34 miliar. Namun di P-APBD kemarin, ada penambahan target pajak untuk BPPRD, sekitar Rp 6 Milar. Jadi total target pajak di tahun 2021 yang harus dipenuhi, berjumlah Rp 40 milar. Dan syukur Alhamdulillah, terget tersebut saat ini sudah mencapai 91%," katanya.

BACA JUGA:
Gelegar Subuh Bersedekah, Masjid Al-Ikhlashiya Santuni Anak Yatim

Di tahun 2022 mendatang, sambung Sutan Patahi, ada penambahan target yang tadinya Rp 36 miliar menjadi Rp 76 miliar. Untuk mencapai target tersebut, BP2RD akan melakukan gerak cepat berupa imbauan kepada penunggak pajak reklame agar membayar pajaknya tepat waktu.


"Kita ada tahapan atau prosedur yang harus dilakukan. Berupa imbauan atau memberikan surat peringatan. Kita tidak mau melakukan tindakan brutal. Tapi setelah diimbau tidak ada itikad pengusaha untuk membayar pajak reklamenya, terpaksa kita tindakan tegas, berupa mencopot dan menumbangkan plank reklamenya. Dan apabila di lapangan ada ditemukan oknum "nakal" yang bermain, kita akan sampaikan langsung kepada Walikota Medan," tegasnya.


Sementara itu, Tulus Sipahutar staf BP2RD Bidang II menambahkan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) No.11 tahun 2011 dan Peraturan Walikota (Perwal) No. 46 tahun 2020, maka setiap penyelengara reklame harus membayar pajak reklamenya.

BACA JUGA:
Bara JP Temui Kajatisu Pertanyakan Pengusiran Wartawan dan Mafia Tanah

"Jadi hari ini hanya tindakan administratif, berupa pembongkaran objek reklame. Sembari melakukan sosialisasi, agar penyelenggara reklame bisa segera membayar pajaknya di BP2RD Kota Medan," jelasnya.

Peraturan yang benar, lanjut Tulus, sebelum menyelengarakan reklame (owner) harus mendaftarkan objek dan mengurus izin reklamenya. "Kalau pemilik reklame sudah membayar pajak reklamenya, maka akan kita skip. Tapi apabila belum membayar pajaknya, akan diambil tindakan tegas berupa pembongkaran objek reklame," pungkasnya.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin