Ekonomi

Dirut Bank Sumut: Ada 4 Pilar Penanganan Kredit Bermasalah

DR Berita
Istimewa

Dirut Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan

DRberita.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar rapat pembahasan bersama secara virtual melalui teleconference dengan jajaran manajemen Bank Sumut, Senin 20 September 2021.


Rapat tersebut membahas monitoring percepatan penyelesaian kredit bermasalah (Non Performing loan) Bank Sumut.

Pada rapat tersebut jajaran manajemen Bank Sumut juga menyampaikan komitmen penurunan NPL disertai langkah-langkah perbaikan yang akan diterapkan.

BACA JUGA
Disiksa Hingga Memar, Korban Salah Tangkap Polsek Sunggal Lapor ke Polda Sumut

Hadir pada rapat teleconference tersebut Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah yang mengikuti secara virtual, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah I KPK Didik Agung Wijanarko, Kasatgas kordinator Supervisi Wilayah I KPK Maruli Tua, hadir juga Asdatun Kejaksaan Tinggi Sumut Prima Idwan Mariz.

Dari pihak Bank Sumut hadir jajaran Komisaris, Direksi, Pemimpin Divisi dan Seluruh Pemimpin Cabang Bank Sumut secara virtual.


Direktur Utama PT. Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan menjelaskan Bank Sumut memiliki 4 pilar dalam proses perbaikan rasio kredit bermasalah atau Non performing loan yaitu penagihan, restrukturisasi, lelang, dan hapus Buku.

BACA JUGA:
Tepat di Acara Puncak Dies Natalis ke-69, USU Luncurkan Telemedicine Covid-19

Rahmat menyampaikan, Bank Sumut juga terus melakukan berbagai upaya pencegahan untuk meminimalisir kredit macet yang berpotensi dari perilaku korupsi atau fraud yang terjadi, di antaranya penyempurnaan struktur dan prosedur pemberian kredit/pembiayaan di Bank sumut dengan prinsip four eyes, termasuk juga penandatangan pakta integritas, sosialisasi dan pelatihan secara berkala kepada seluruh pegawai agar selalu memahami proses dan ketentuan hukum dalam menyalurkan kredit.


Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah hadir menyampaikan bahwa sebagai pemegang saham PT Bank Sumut mengucapkan terima kasih kepada KPK yang begitu serius terlibat dalam menangani permasalahan jalannya pemerintahan dan BUMD, salah satunya Bank Sumut.


"Pemprov Sumut pastinya ingin peningkatan PAD melalui BUMD yang berada di bawah kendali dan kepemilikan Provinsi Sumut salah satunya Bank Sumut. Bank Sumut merupakan BUMD yang terbesar memberikan PAD terbesar untuk Pemprov Sumut," ujar Musa.

BACA JUGA:
Di Masa Pandemi, Harta Gubsu Berkurang Rp 8 Miliar, Wagubsu Bertambah Rp 39,7 Miliar

Namun, kata Musa, masih banyak yang harus diperbaiki dan diawasi. Terutama terkait kredit bermasalah. Dia berharap kinerja dari seluruh Direksi, Komisaris dan jajaran Bank Sumut lebih profesional. Bagaimana pekerjaan benar-benar dikerjakan secara benar dan sesuai aturan, serta transparan.

Sementara itu, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sumut Prima menyampaikan suatu lembaga atau instansi sudah mau terbuka didampingi KPK, menurutnya, luar biasa menandakan itikad kuat.


"Saya ingin yang kita lakukan betul-betul menjadi perhatian teman-teman Bank Sumut. Kami selalu siap membantu bukan hanya dalam hal teknis datun tapi juga dalam hal pembekalan, misalnya bagaimana perikatan yang baik agar tidak lagi salah langkah," ujarnya.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin