Aksi Massa

UMK Tak Naik, Bupati dan Gubsu Digugat ke PN Medan

DR Berita
Foto: Istimewa

Pimpinan Aliansi Gebber Sumut.

DRberita.com | Aliansi buruh yang tergabung dalam Gerakan Pekerja Buruh Bermartabat Sumatera Utara (Gebber Sumut) resmi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negri Medan, atas keluarnya penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Deliserdang yang tidak mengalami kenaikan sama sekali.


Penetapan UMK tersebut telah sah ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pada bulan November 2020 yang lalu.


BACA JUGA :Polda Sumut Buru Pelaku Pemukulan Aktivis HMI di Langkat


"Kemarin, Jumat 19 Februari 2021, kami 10 SP/SB yang tergabung dalam aliansi Gebber Sumut, sudah resmi mendaftarkan gugatan ke PN Medan, yang kita gugat Gubsu, Bupati Deliserdang dan Menteri Tenaga Kerja RI. Kita menuntut kerugian anggota totalnya kurang lebih 58 miliar rupiah dampak tidak dinaikannya UMK Deliserdang tahun 2021," kata Willy Agus Utomo, Penasehat Aliansi Gebber Sumut di dampingi koordinator Muhammad Sahrum, dan 10 pimpinan SP/SB dalam keterangan tertulis, Senin 21 Februari 2021.



Menurut Willy, kebijakan Gubsu dan Bupati Deliserdang dalam menetapkan upah yang hanya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja di massa pandemi Copid-19, merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar aturan lebih tinggi tentang penetapan upah, yakni UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 , Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, dan Permenaker No. 15 Tahun 2018 tentang Pengupahan.


"Kenapa SE mengabaikan UU dan PP?bahkan harusnya penetapan upah tahun 2021 yang dihitung adalah berdasarkan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh, karena sesuai aturan PP 78 tentang pengupahan, KHL ditinjau 5 tahun sekali dan ini waktunya buruh ada peningkatan upah, dimana kurun 4 tahun yang lalu upah hanya ditetapkan berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi yang kerap menetapkan upah jauh dari harapan kaum buruh," ungkapnya.



Gebber Sumut sudah melakukan survei di 4 pasar/pajak besar di daerah padat pemukiman buruh di Kabupaten Deliserdang. Dari ke empat pasar tersebut rata-rata harga atas 64 item komponen KHL sebagaimana Permenaker No. 18 Tahun 2020 Tentang Hidup Layak mengalami kenaikan yang signifikan.


Willy merinci, timnya berhasil mendapatkan data survey di Pasar Percut Sei Tuan, didapat KHL sebesar Rp 3.658.163, Pasar Patumbak sebesar Rp 3.568.154 dan Pasar Tanjung Morawa Rp 3.458.609.



Tidak hanya itu, pihaknya juga telah mendapat data pendukung lain yakni, inflasi yang tidak minus dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deliserdang mencapai 5,81% untuk tahun 2020, sesuai data dari Kantor BPS Deliserdang.


BACA JUGA :Kawal Kasus Korupsi, FSPMI Sumut Aksi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut


"Atas survey KHL di atas, maka didapatlah rata-rata KHL di Kabupaten Deliserdang pada tahun 2021 sebesar Rp 3.588.270. Sehingga dengan hanya ditetapkan UMK Deliserdang tahun 2021 sebesar Rp 3.188.592, sangat membuat buruh di Kabupaten Deliserdang jauh dari hidup layak, ini bertengangan dengan tujuan kebijakan pengupahan sebagaimana UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Upah," Tegas Willy.



Willy juga mengatakan, berdasarkan hal tersebut maka seharusnya ada kenaikan UMK Deliserdang Tahun 2021, yaitu naik sebesar 12,5 % atau naik menjadi Rp.3.588.270. Dari selisih tidak naiknya upah teresbut maka menuai kerugian bagi buruh dari 10 elemen SP/SB yang tergabung dalam Gebber Sumut, sebanyak 58 miliar rupiah atas.


"Itu yang kita hitung hanya kerugian anggota kita 10 SP/SB saja bekisar 12 ribu Orang, padahal pekerja buruh di Deliserdang itu ada bekisar 800 ribu orang, mungkin mendekati angka triliun rupiah kerugia buruh di Deliserdang dalam setahun. Siapakah yang diuntungkan? pemerintah provinsi dan kabupaten dapat apa?" cetusnya.



BACA JUGA :Menaker Gagal Paham, Buruh Garment Jawa Barat Berencana Demo ke Istana

Editor: admin

Sumber: Rilis