Aksi Massa

Presma USU dan Walhi Sumut Aksi Sikapi Pidato Jokowi di COP26

DR Berita
Istimewa

Massa Presma USU dan Walhi Sumut aksi depan kampus USU, Medan.

DRberita.com | Ratusan mahasiswa USU dan Walhi Sumut melakukan aksi unjuk rasa menyikapi Presiden Joko Widodo atau Jokowi saar berpidato di Confrence of the Parties (COP) ke 26 Glasglow, Skotlandia pada 1 hingga 12 November 2021.


Massa merespon pidato Jokowi di COP26, pernyataan Menteri LHK, dan hasil COP26.

"Kami menekan pemerintah untuk menguatkan regulasi terkait life cycle assessment dalam tata kelola industri di Indonesia. Bagaimana kejelasan sikap pemerintah dan Presiden Jokowi terhadap carbon tax yang dicanangkan pada COP26," ungkap Koordinator Aksi

Abdul Halim Wijaya Siregar di depan Kampus USU, Senin 22 November 2021.

BACA JUGA:
Partai Buruh Tantang Gubsu Berani Revisi UMP 2022 Naik 7 Persen

Halim juga meminta pemerintah dan Presiden Jokowi untuk menghentikan deforestasi di kawasan PT. TPL dan segera cabut izinnya.


"Segera wujudkan suistanable development goals, tutup segera PT. TPL. Kami nenyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan sulit untuk menutup PT. TPL, ada apa dengan presiden," kata Halim.

Diketahui, kata Halim, Confrence of the Parties (COP) adalah badan yang bertanggung jawab untuk memantau serta meninjau pelaksanaan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).


COP terdiri dari 197 negara dan wilayah anggota PBB. Agenda tahunan ini dimulai sejak tahun 1995. Keputusan yang diambil dalam COP memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya perlindungan lingkungan dunia. Karena diikuti oleh banyak negara COP diyakini dapat memiliki keputusan yang besar dalam perlindungan lingkungan.


Tujuan diadakan COP26 ini di antaranya; mewujudkan net-zero emission pada pertengahan abad dan menjaga batas 1,5oC, beradaptasi untuk melindungi masyarakat dan habitat alami.


Memobilisasi keuangan untuk mewujudkan terjaganya iklim, bekerja sama untuk mengatasi perubahan iklim.

BACA JUGA:
Respon Perintah Jaksa Agung, Kejati Sumut Terbitkan 2 Sprindik Kasus Mafia Tanah

Mengutip dari situs Menteri LHK bahwa Indonesia telah berhasil menekan angka deforestasi ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir sebesar 75,03% (115,46 km2) pada tahun 2019-2020, dan telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektar lahan kritis pada 2010-2019.

Kalimantan, menempati angka deforestasi tertinggi seluas 41.500 hektar (35%), diikuti Nusa Tenggara (21.300 hektar), Sumatera (17.900 hektar), Sulawesi (15.300 hektar), Maluku (10.900 hektar), Papua (8.500 hektar) dan Jawa (34 hektar).


Sedang luas kebakaran hutan dan lahan pada 2020 mencapai 296.000 hektar mengakibatkan deforestasi 1.100 hektar. Angka reforestasi pada 2019-2020 sekitar 3.600 hektar dan tahun 2018-2019 sebesar 3.000 hektar.


Meski begitu luasan deforestasi dalam dua tahun terakhir 2018-2020 hampir seluas Ibukota Indonesia, Jakarta (661,5 km²). Dan meskipun mengklaim pada 2019-2020 Indonesia berhasil menurunkan deforestasi sebesar 75,03%, tidak dapat dipungkiri bahwa deforestasi yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya belum dapat terselesaikan dengan baik melalui rehabilitasi.


Pengesahan regulasi baik undang undang maupun peraturan yang bermasalah seperti UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (UU CK), UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BACA JUGA:
Kemelut Dosen UINSU: Mendadak Nama Boru Harahap Hilang dari Daftar

Perencaan Tax carbon yang dicanangkan akan dilaksanakan di Indonesia. Komitmen Indonesia terhadap EBT (Energi Baru Terbarukan) masih lemah. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar, yakni mencapai 417,8 gigawatt (GW).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, potensi tersebut berasal dari arus laut samudera sebesar 17.9 GW, panas bumi 23,9 GW, bioenergi 32,6 GW, angin 60,6 GW, air 75 GW, dan matahari atau surya 207,8 GW.


"Tercatat kapasitas listrik di Indonesia pada Juni tahun 2020 sebesar 70,9 gigawatt. Jika EBT digalakkan secara maksimal Indonesia dapat beralih dari Energi Fosil seluruhnya ke Energi Baru Tebarukan," beber Halim.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin