Aksi Massa

JMM Demo Dugaan Korupsi Covid-19 di Pilkada Medan

DR Berita
Foto: Istimewa

JMM unjuk rasa depan Kantor Kejatisu.

DRberita.com | Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam LSM Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) berunjukrasa mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, agar mengusut tuntas dugaan korupsi anggaran Covid-19 di Pilkada Kota Medan, khususnya di Bawaslu Kota Medan, Rabu 23 Desember 2020.


Ketua Umum JMM Fahrul Harahap dalam orasinya mengatakan diduga situasi pandemi Covid-19 saat ini dijadikan oknum di Bawaslu Kota Medan untuk memperkaya diri dan kelompok.


Baca Juga :Performa Bank Sumut Tahun 2020 dan Rencana Strategis ke Depan


"Besaran anggaran untuk memutus mata rantai pandemi Covid-19 membuat pejabat Bawaslu Kota Medan menjadi gelap mata. Kami menduga banyak kejanggalan dalam penggunaan anggaran hingga miliaran rupiah. Perlu digaris bawahi dan harus diketahui bersama bahwa sedikit pun di sini tidak ada unsur politik, akan tetapi ini terkait uang rakyat, dugaan penyelewengan dana Covid-19 ini harus dapat dipidanakan seumur hidup atau hukuman mati," kata Fahrul.



Fahrul menyontohkan pengadaan APD untuk petugas TPS di Pilkada Kota Medan berjumlah 4.303 orang. Diduga Alat Pelindung Diri (APD) yang dibelanjakan untuk petugas TPS tidak layak pakai.


"Diduga juga adanya kongkalikong antara Koordinator Sekretariat Bawaslu kota Medan dengan tenaga medis dalam pelaksanaan rapid tes," katanya.


Rapid tes yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Medan menuai banyak kejanggalan, di antaranya yakni banyaknya jumlah petugas TPS yang reaktif namun tidak dilakukan isolasi mandiri. Kemudian esok harinya kembali dilaksanak rapid tes diduga untuk menghabiskan anggaran Covid-19 yang digelontorkan Bawaslu Kota Medan.



"Ironisnya petugas TPS tetap bekerja meski pun reaktif. Diduga pelaksana rapid tes hanya seremonial untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok dari anggaran Covid-19 yang diduga dilakukan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Medan," kata Fahrul Harahap.


JMM, kata Fahrul, meminta agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera memeriksa Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Medan terkait penggunaan anggaran Covid-19. "Ketua dan komisioner lainnya," tegasnya.




art/drb

Penulis: Arcito

Editor: admin