Aksi Massa

Gerbrak Demo Bupati Bengkalis dan PNS KLHK Diduga Terlibat Suap PT Bintang Mas di Jakarta

DR Berita
Poto: Istimewa

Demo minta KPK usut dugaan gratifikasi atau suap Bupati Bengkalis dan PNS KLHK.

DRberita.com | Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Gerbrak) melakukan aksi damai di depan Kantor Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di Jalan Gatot Subroto Jakarta, Senin, 20 Juni 2022.


Aksi Gerbrak tersebut terkait dugaan arogansi PPNS KLHK inisial AY yang menculik dan menyekap security PT. SIPP dengan ancaman senjata api laras panjang di SPBU KM 6 Mandau.


Aksi damai di depan Kantor KLHK ini diawali dengan long mars massa dari pintu gerbang DPR RI.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi Edwin dan Irpan Saripuddin menyampaikan 3 pernyataan sikap kepada Menteri LHK Siti Nurbaya.

Pertama, periksa (FP) pemilik PT Bintang Mas (BM) diduga membuka areal perkebunan sawit yang ditengarai masuk dalam kawasan Swaka Marga Satwa, Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang bertentangan dengan Undang Unsang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan.

BACA JUGA;
Peluncuran Buku 'Mata Air Indonesia Maju': Demokrasi Indonesia ke Depan Butuh Sosok Pemimpian yang Muda

"Perkebunan sawit PT. BM di kawasan Swaka Marga Satwa, Balai Raja juga bertentangan dengan Surat Menteri Kehutanan No. 173 Tahun 1986 tentang Suaka Marga Satwa Balai Raja dan SK Menhut Nomor 3978 tahun 2014 tentang Swaka Marga Satwa Balai Raja yang terletak di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir," ucap Edwin.


Kedua, kata Edwin, periksa dan evaluasi inisial AY seorang PNS KLHK, bila perlu dipecat karena diduga secara arogan dengan kewenangannya sebagai PPNS melakukan intimidasi, dan menculik securty PT. SIPP dari pos jaga pabrik di Desa Pudu, dan membawa serta meyekap dengan menggunakan senjata api laras panjang di SPBU KM 6 Mandau. Aksi tersebut jelas jelas bertentangan dengan Perkap Kapolri No. 82 Tahun 2004 dan Nomor 11 Tahun 2017 tentang penggunaan senjata api bagi anggota non organik.


Ketiga, periksa dan proses hukum Bupati Bengkalis diduga berkonspirasi bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis diduga melakukan praktik gratifikasi atau suap, dan penyalahgunaan wewenang melalui modus penerimaan pembayaran denda dari PT. SIPP sebesar Rp 101.000.000.

"Bupati Bengkalis melalui Kadis PMPTSP dan Kadis Lingkungan hidup, telah bertindak arogan yang bukan kewenangannya sesuai Undang Undang Nomor 23 tahun l997, mencabut ijin PT. SIPP serta diduga juga melindungi PT. Bintang Mas yang membuka perkebunan di atas lahan yang dilindungi undang undang, dan Keputusan Menteri Kehutanan RI yakni Hutan Suaka Marga Satwa Balai Raja di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Prov. Riau," kata Edwin.


Selain ke Kantor KLHK, massa Gerbrak juga melakukan aksi damai di depan gedung KPK Merah Putih, untuk mendesak pengusutan dugaan gratifikasi atau suap PT. BM ke Bupati Bengkalis dan PNS KLHK.

BACA JUGA:
Kasus Rektor UINSU Digiring ke Jakarta, Minta Kementerian Agama Copot Prof. Syahrin Harahap

Sementara, pengacara yang juga Relawan Jakowi Mania, Bambang Sri Pujo, SH, MH melalui telepon menjelaskan KLHK tidak berpihak kepada pengusaha yang berinvestasi industri minyak goreng di daerah.


Padahal masyarakat masih kesulitan minyak goreng secara nasional, dan kebijakan Menteri LHK sangat bertentangan dengan kebijakan Presiden RI untuk menjaga dan mengawal investasi guna pertumbuhan ekonomi nasional.

"Diduga Kementrian LHK melalui inisial AY berkolaborasi dengan Bupati Bengkalis yang melakukan penyalahgunaan wewenang, menutup dan menyegel PT. SIPP, karena tidak memberikan pungutan liar yang diminta utusan Bupati, sesuai keterangan para saksi di Bengkalis," tegas Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Bambang Sri Pujo.

Penulis: DR Berita

Editor: Admin