Aksi Massa

Dugaan Korupsi Dana Covid-19 dan PEN Digiring ke KPK

DR Berita
Poto: Arcito

DPP KAMPAK Merah Putih demo depan Gedung Merah Putih KPK.

DRberita.com | Dugaan korupsi penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) digiring ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), oleh DPP Komunitas Aksi Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (KAMPAK) Merah Putih RI.


Dalam pernyataan sikapnya, DPP KAMPAK Merah Putih menyampaikan hampir dua tahun berlalu Negara Republik Indonesia dilanda wabah Pandemi Covid-19, dimana pandemi sampai sampai saat ini belum usai.

Seluruh rakyat merasakan bagaimana sakit dan terpuruknya ekonomi. Tetapi disayangkan, dalam keterpurukan ekonomi malah ada oknum pejabat yang hanya mementingkan dirinya sendiri.

BACA JUGA:
44 Mantan Pegawai KPK Gabung ke Polri, Ini Daftar Namanya

"Berdasarkan analisa kita dari DPP KAMPAK Merah Putih RI, anggaran Rp 744,75 teriliun untuk penanganan Covid-19 dan PEN ada unsur dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), khusunya anggaran yang dikelola Menteri Kesehatan pada tahun 2021 sekira Rp 1,9 teriliun, untuk belanja rapid test antigen," kata Koordinator Aksi Miswardi Nasution didampingi Koordinator Lapangan Bima Putra di depen Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Desember 2021.

Merujuk Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi, KPK sebagai lembaga negara yang bertugas mencegah korupsi secara optimal, professional, intensif, dan berkesinambungan, harus bekerja maksimal.


Diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri merumuskan visi bersama masyarakat turunkan tindak pidana korupsui menuju Indoensia Maju.


Dalam visi tersebut dijabarkan; pertama pencegahan korupsi dengan melakukan perbaikan sistem. Kedua melakukan pencegahan korupsi dengan pendekatan pendidikan masyarakat.

BACA JUGA:
Nama Anggota DPR RI Dicaplok Palsukan SHM di BPN Deliserdang

"Misi ketiga melakukan penindakan korupsi yang menitikberatkan pada pengembalian kerugian negara, penyelamatan kerugian negara, dan pemulihan asset. Terakhir, membangun komitmen untuk transparan, profesional, akuntabel, sehingga tetap dipercaya oleh rakyat," kata Miswardi Nasution.

KAMPAK Merah Putih pun berharap Ketua KPK Firli Bahuri tidak cakap saja, tetapi bertindak membongkar dan menangkap para mafia yang merampok uang rakyat dari anggaran Covid-19.


"Demi tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan, KAMPAK Merah Putih meminta Presiden Jokowi mencopot Menteri Kesehatan yang diduga telah KKN belanja rapid tes Ntigen dengan anggaran sekira Rp 129 miliar," kata Miswardi Nasution.

Penulis: Arcito

Editor: Admin