Aksi Massa

Demo Gayang Komunis di Medan, Sekjen PDIP Dilaporkan ke Polisi

DR Berita
Foto: Istimewa

Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko menerima laporan dari massa yang melaporkan anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

DRberita.com | Aksi massa menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI segera mencabut Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari program legislasi nasional (prolegnas) juga berlangsung di Medan, Sumatera Utara, Minggu 5 Juli 2020.

Massa dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat tersebut berdomenstrasi di seputaran jalan Lapangan Merdekan Medan, dalam apel ganyang komunis.

Satu truk menjadi pusat komando para massa. Mereka juga banyak yang membawa spanduk, termasuk bendera tauhid. Wasekjen MUI Pusat, Tengku Zulkarnain, juga terlihat hadir.

Baca Juga: Polisi Tetapkan ASN Pemko Medan dan Pasangan Zinah Jadi Tersangka

Awalnya, para orator menyuarakan orasinya. Mereka menyatakan sikap siap melawan siapa pun yang mencoba memperjuangkan RUU HIP menjadi UU di negara ini dengan apa pun risikonya. Kemudian, mendesak Presiden dan DPR RI tidak saling melempar bola dan segera mencabut RUU HIP ini dari prolegnas.

Massa sempat membakar replika RUU HIP dan gambar babi moncong putih. Mereka juga membakar kertas merah yang dijadikan replika bendera berlambang palu-arit.

Selain itu, massa membuat laporan ke Polrestabes Medan. Mereka melaporkan dua anggota DPR RI, yaitu Rieke Diah Pitaloka dan Hasto Kristiyanto. Laporan mereka diterima langsung secara simbolis oleh Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko.

"Hari ini laporan resmi kita Anak NKRI Sumut dan berbagai elemen terhadap dua orang, yaitu Rieke dan kedua adalah Hasto. Delik yang kita laporkan adalah pelanggaran hukum Pasal 107 b dan d KUHP secara teknis terkait upaya penggantian ideologi Pancasila," sebut Koordinator Anak NKRI Sumut, Tumpal Panggabean.


Meskipun pemerintah telah menunda pembahasan RUU HIP, Tumpal menyebut bahwa penundaan itu bukan berarti memberhentikan. Mereka meminta pemerintah lebih jeli karena hal tersebut merupakan upaya makar sistematis.

"Bahasa menunda itu tidak cukup bagi kita, menunda itu bukan berarti memberhentikan. Pemerintah harus lebih jeli karena ini upaya makar sistematis ideologi bangsa kita. Kalau sekelas DPR RI saja tidak bisa men-screening RUU lolos di Prolegnas ini kan sangat sistematis dan disengaja bukan tidak sengaja. RUU itu bisa masuk prolegnas berarti apa kerja Baleg, apa kerja tim ahli DPR, tim ahli Baleg sehingga bisa menjadi Prolegnas, apa kerja anggota DPR yang lain kenapa mereka menyetujui itu menjadi Prolegnas RUU. Jadi pemerintah tidak boleh hanya menunda tapi harus membatalkan karena punya hak yang sama dengan DPR. Pemerintah punya hak membatalkan menolak," papar Tumpal.


Sementara itu Tengku Zulkarnain, dalam orasinya, mengatakan sesungguhnya telah 5 tahun ini gerakan merusak agama merajalela di Indonesia. "Penghina agama bermunculan di mana-mana, untuk memenjarakan penghina-penghina agama kita susahnya bukan main. Agama dihina, orang Islam dihina, para ulama yang tidak setuju dengan rezim dituduh kadal gurun (kadrun)," ujar Tengku Zulkarnain.

"Orang-orang yang berpihak ke sana, apa saja yang mereka perbuat tidak pernah diproses hukum. Lihat Abu Janda, Ade Armando, lihat Deny Siregar, aman-aman saja. Hal ini adalah kepincangan hukum," sambungnya.


Tengku Zul mendesak inisiator yang mengusulkan Pancasila diganti menjadi Ekasila untuk diusut. "Kalau HTI, wacana, wacana sudah dicabut izinnya, kenapa partai yang mengusulkan Pancasila diganti jadi Ekasila diganti dengan gotong-royong tidak dicabut izinnya. Semestinya dicabut, mestinya ditangkap siapa inisiatornya, tangkap betul, usut betul. Mesti diusut, enak aja dia pikir negara ini dia punya. Kesepakatan Republik Indonesia, Pancasila itu falsafah negara, UUD nya UUD 1945, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, bentuk negaranya NKRI. Tiba-tiba ada yang mau menukar dengan gotong-royong, berarti melanggar kesepakatan, lebih baik bubar saja Indonesia daripada diganti dengan gotong-royong. Karena gotong-royong belum tentu bagus," jelas Tengku Zul.

Baca Juga: Warga Marelan Geger, Bocah Perempuan Ditemukan Tewas di Belakang Pesantren

Setelah sekian lama melakukan aksi dan orasi di seputara jalan Lapangan Merdeka Medan, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib meninggalkan lokasi unjuk rasa untuk balik ke rumah masing-masing.


(art/drb)

Editor: Gambrenk