Aksi Massa

Aniaya Wanita, PMII Kecam Sikap Adik dan Kakak Wagub Sumut

DR Berita
istimewa

Ketua PC PMII Kota Medan Rahmad Ritonga.

DRberita.com | PC PMII Kota Medan mengecam tindakan penganiayaan terhadap Yati Uce diduga dilakukan Dodi dan Kahfilawara Anif, adik dan kakak dari Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah di SPBU H. Anif, Jalan Cemara simpang Jalan Tol Anif.

Oleh Maya Dipa, suami Yati Uce, warga Jalan Kayu Putih, Gang Wakaf, Lingkungan VIII, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Rabu 7 Mei 2020, Musa Khidirsyah alias Dodi dan Kahfilwara Anif dilaporkan ke Polrestabes Medan.

Baja Juga: Kejaksaan Juga Awasi Dana Kemanusian Covid-19, Terbitkan 5 Kebijakan

"Hukum tidak ada pandang bulu, penguasa, pengusaha, dan rakyat sama di mata hukum," tegas Ketua PC PMII Kota Medan Rahmad Ritonga dalam ketengan pers, Sabtu 9 Mei 2020.


Diketahui, Dodi dan Kahfilawara dilaporkan atas tuduhan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dengan dikenakan pasal 170 yo 135 KUHP.

Laporan Maya Dipa diterima oleh petugas SPK Aiptu SP Barus NRP 76080719, dengan tanda bukti laporan nomor: STTLP/1145/YAN.2.25/K/V/2020/SPKT Restabes Medan, dan laporan polisi nomor: LP/1145/K/V/2020/SPKT Restabes Medan, tanggal 7 Mei 2020.

Baca Juga: Pengamat Hukum: Tindakan adik dan kakak Wagub Sumut ini sudah melanggar KUHP

Dengan ini, kata Rahmad, PMII Kota Medan bersikap tegas mendukung kepolisian agar profesional dan objektif dalam menangani perkara yang dilaporkan Maya Dipa, atas kedua terlapor Dodi dan Khalifawara Anif.


"Kita meminta Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, dan khususnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar melindungi rakyat kecil tidak berdaya atas penindasan pengusaha yang memiliki kekuasaan di Sumatera Utara. Yati Uce merupakan masyarakat biasa," tegas Rahmad.

Menurut Rahmad, keadilan hukum harus ditegakkan di Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara ini demi memberikan rasa keaamanan dan kenyamanan bagi rakyat. Sebab, saat ini sering dijumpai penegakan hukum yang lebih mengutamakan kepastian hukum.

Baca Juga: Firli Mau Merubah Strategi Penindakan KPK

"Sumatera Utara harus mengubah politik hukum. Tegakkan keadilan, kepastian, baru kemanfaatan. Tapi sekarang kebalik, kepastian dulu baru keadilan. Jadinya masyarakat tidak mendapat keadilan sejatinya," kata Rahmad.


PMII Kota Medan, lanjut Rahmad, mendoakan agar Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin dan penyidik Polrestabes Medan yang menangani laporan Maya Dipa, selalu dilindungi oleh Tuhan yang maha esa.

"Harapan kita demikian, tidak ada intervensi hukuam nantinya yang dihadapi kapoldasu dan penyidik perkara yang nangani laporan adik dan kakak Wagub Sumut," serunya. (art/drb)

Editor: Gambrenk

Sumber: Pers Rilis